Masa Reses, Komisi II DPR Kunjungi Gorontalo

16-12-2011 / KOMISI II

Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun sidang 2011-2012, Komisi II DPR RI akan mengadakan kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo. Fokus Kunjungan Kerja kali ini untuk memantau penyelengaraan pemerintahan daerah dan  evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB), masalah pertanahan dan perbatasan antar daerah, pelaksanaan e-KTP, serta pelaksanaan PNPM-Mandiri. Di samping itu kunjungan kerja juga akan mendalami permasalahan kepegawaian dan pelayanan publik serta kearsipan. Tim Komisi II juga mengagendakan untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gorontalo untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 di Provinsi Gorontalo.

 

Tim dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap (F-PG), didampingi Wakil Ketua Komisi, Abdul Hakam Naja (F-PAN) dengan anggota : Nanang Samodra KA, Paula Sinjal dan Khatibul Uman Wiranu (F-PD), Arif Wibowo dan Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan), Agoes Poernomo (F-PKS), Chairul Naim M. Anik (F-PAN), A.W. Thalib (F-PPP), Ida Fauziyah (F-PKB) serta Mestariany Habie (F-Gerindra).

 

Rombongan direncanakan akan terbang melalui bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Jalaluddin Gorontalo pada Senin, 19 Desember  2011 pada  pukul 08.30 WIB.

Tim Komisi II DPR RI juga akan melakukan peninjauan lapangan terkait pelaksanaan PNPM-Mandiri di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, yang dilanjutkan dengan melakukan pertemuan dengan Bupati Bone Bolango untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan daerah, pelaksanaan PNPM-Mandiri, permasalahan Kepegawaian, dan pelayanan publik serta Kearsipan. Selain itu, Tim akan melakukan peninjauan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Telaga dan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.(Yudi.Tvp)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...